“Penyakit HIV/AIDS itu seperti fenomena gunung es. Tidak tampak di permukaan,tapi menyebar di bawah.Akan sulit mendeteksi penderita jika tidak ada kesadaran masyarakat memeriksakan diri,” ungkapnya kepada media, kemarin. Kota Makassar menempati urutan ketiga jumlah penderita HIV/AIDS dari lima kota besar lain di Indonesia. Empat kota lain yang masuk dalam daftar teratas penderita, yakni Papua, DKI Jakarta, Surabaya, dan Bali.

Untuk Kota Makassar, total jumlah penderita yang terdeteksi mencapai 3.134 orang. Peningkatan jumlah penderita dalam setahun terakhir bukan karena pemerintah tidak bekerja. Bertambahnya data penderita menjadi indikator keberhasilan sosialisasi pemerintah kepada masyarakat untuk memeriksakan diri. Apalagi, jika seseorang terinfeksi virus mematikan tersebut, nanti lima tahun kemudian gejalanya baru dirasakan si penderita.

“Saat tertular virus, tidak langsung diketahui beberapa hari kemudian. Makanya upaya konseling terus kami galakkan,”paparnya. Pihaknya juga sudah membuat klasifikasi,siapa saja yang rentan terkena virus. Dari data di lapangan diketahui bahwa pecandu narkoba dengan menggunakan jarum suntik adalah yang paling banyak. “Makanya untuk mereka ini ada namanya kelompok dukungan sebaya atau KDS,” tandasnya.

Kelompok ini didirikan untuk mengetahui siapa saja yang terdeteksi terserang virus HIV/- AIDS. Jika sudah terdeteksi, langsung dilakukan pendekatan.“ Kalau itu laki-laki yang sudah berkeluarga, istrinya dan anaknya diminta memeriksakan diri ke VCT,” katanya, kemarin. Pihaknya juga sudah bekerja sama dengan beberapa Non- Governmental Organization (NGO), termasuk tokoh-tokoh agama untuk memberikan penyadaran bagi mereka-mereka yang berisiko.

Sementara untuk penderita, Pemkot merekomendasikan enam rumah sakit (RS) dan enam puskesmas sebagai penyedia layanan voluntary and counseling testing (VCT) atau tes HIV/AIDS. Naisyah Tun Azikin mengatakan, enam RS yang melayani, yakni Rumah Sakit Umum (RSU) Wahidin Sudirohusodo, RS Pelamonia, RS Bhayangkara, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daya, RS Labuangbaji, serta Rumah Sakit Khusus Daerah atau Dadi.

Keenam puskesmas, yaitu Puskesmas Kassi-Kassi, Puskesmas Jongaya, Puskesmas Ujungpandang Baru, Puskesmas Makassar, Puskesmas Layang, Puskesmas Andalas, serta Puskesmas Pattingalloang. “Untuk rujukan HIV/AIDS di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo,” ujarnya.

Dari ke 12 tempat VCT tersebut tidak bisa langsung diperiksa darahnya karena harus dikonseling, apakah mau memeriksakan darahnya atau tidak. Menurutnya, jika setuju, yang bersangkutan diwajibkan bertanda tangan.“Tidak bisa langsung diperiksakan darahnya. Harus ada langkah konseling,” paparnya.

Peran Tenaga Pendidik

Anggota Komisi E DPRD Sulsel yang membidangi masalah pendidikan, Adil Patu, meminta pemerintah provinsi dan masing-masing pemerintah di daerah serius menangani masalah HIV/AIDS, yang jumlahnya terus mengalami peningkatan setiap tahun. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Sulsel ini menyatakan,semua elemen warga harus digerakkan mengatasi virus mematikan itu.

Salah satunya mengajak para tenaga pendidik agar tidak henti-henti menyosialisasikan masalah tersebut di lingkungan sekolahnya. “Para dai atau ustaz serta tokoh-tokoh agama harus juga terlibat. Kami berharap saat memberikan siraman rohani, mereka mengangkat atau menyelipkan tentang HIV/AIDS. Apalagi kan mau masuk Ramadan,” tandasnya kepada media, kemarin. Demikian catatan online Dardiri yang berjudul Kesulitan mendeteksi penderita human immunodeficiency virus.

Yang jelas, semuanya akan diselesaikan,” tuturnya. Dia mengatakan, janji manajemen untuk membayar gaji sisa paling lambat, Sabtu (15/1), akan diselesaikan pada hari Senin (17/1), sekaligus dengan down payment (DP). Namun, ternyata manajemen hanya bisa membayar gaji yang tersisa. ’’DP pemain masih dalam proses klaim di konsorsium.Tapi pemain memaksa untuk tetap membayar gaji dan DP.Sebenarnya kami tidak melanggar komitmen dengan pemain karena mereka ternyata meminta dibayar sekaligus,” ujarnya. Dia menambahkan, pembayaran DP terlambat lantaran pemain PSM menuntut pembayaran DP sebesar 25%.

Sementara di klub-klub lain, nilai DP di bawah dari pemain PSM. Dia menambahkan, masalah administrasi dalam sebuah klub itu biasa.’’Pemain silakan mogok,tapi hak manajemen juga nanti menuntut agar pemain membawa PSM menjadi juara seperti yang diharapkan masyarakat,”ujarnya. Demikian catatan online Dardiri tentang MANAGING Director PSM.

Sementara itu,yang berusia antara 15 sampai 30 tahun terdapat 79 orang.Sisanya berusia di atas 30 tahun, yakni 358 orang.Total warga Sulsel dan Sulbar yang terlibat narkoba, yakni 442 orang. Pelaku yang terlibat narkoba, baik pemakai, kurir, maupun pengedar rupanya didominasi pengangguran alias tidak memiliki pekerjaan tetap sebanyak 214 orang. Sisanya 173 wiraswasta,20 pegawai negeri sipil (PNS), serta pelajar dan mahasiswa 21 orang. Polda juga mengungkap fakta bahwa di antara para pelaku yang terlibat narkoba terdapat 14 anggota polisi. Aparat yang mestinya memberantas peredaran narkoba malah ikut terlibat.Fakta lain menunjukkan bahwa tindak pidana narkoba dipengaruhi tingkat pendidikan seseorang.

Dari jumlah itu, didominasi mereka yang hanya mendapatkan pendidikan sekolah dasar (SD) 256 orang dan terendah perguruan tinggi 20 orang. Kapolda Sulselbar Irjen Pol Johny Wainal Usman mengungkapkan, Indonesia menempati posisi yang strategis dalam peredaran narkoba. Sindikat narkoba secara terorganisir di tingkat nasional,regional, dan internasional. Selain itu, kata jenderal bintang dua ini, tingkat kepedulian masyarakat tentang bahaya narkoba masih rendah sehingga makin memudahkan penyalahgunaan narkoba ini. “Sepanjang tahun ini, polisi menyita 1.050 butir ekstasi, 742 gram sabu-sabu, dan 225 gram ganja.

Peredaran narkoba disebabkan masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap bahaya narkoba,” ujar dia saat jumpa pers tutup tahun 2010 di Aula Mapolrestabes Makassar,Kamis (30/12). Kapolda berharap,masyarakat dapat menjalin kemitraan dengan Polri dan berpartisipasi aktif dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum, termasuk dalam pemberantasan peredaran narkoba.

Tidak ada cuti bersama dan harus masuk keesokan harinya.Paling ringan sanksinya teguran,” pungkas dia. Dalam pemberian sanksi tersebut, dia mengaku akan merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No 53/2010 tentang Disiplin PNS yang telah disosialisasikan Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemepan- RB). Mengacu pada PP baru tersebut, seorang PNS yang diketahui tidak masuk dengan akumulasi selama 1,5 bulan atau 46 hari dalam setahun, oknum yang bersangkutan bisa langsung diberhentikan secara tidak terhormat alias dipecat.

Sementara itu,Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel Agus Sumantri mengatakan, pengumuman hari libur nasional tersebut telah diumumkan kepada seluruh PNS di lingkup Pemprov. “Libur nasional itu hanya satu hari dan jatuh pada 17 November. Keesokan harinya, seluruh PNS kembali aktif bekerja lagi seperti biasa,”katanya kepada SINDO.

Pegawai Pemkot Diberi Toleransi

Sementara itu, kendati pemerintah sudah memastikan pelaksanaan salat Idul Adha tahun ini pada Rabu (17/11), Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tidak ingin memaksakan para pegawai. Kepala BKD Kota Makassar Sittiara mengatakan, Lebaran kali ini, pihaknya memberikan toleransi kepada pegawai bagi yang ingin menjalankan salat Idul Adha hari ini seperti yang dilakukan Muhammadiyah. “PNS yang tidak masuk kerja besok (hari ini) karena alasan Lebaran, itu tidak ada sanksinya. Masa orang beribadah kami mau sanksi.

Kami berikan toleransi,mau Lebaran besok atau besok lusa,” tandas dia kepada wartawan di ruang kerjanya kemarin. Khusus hari libur,Pemkot tetap mengikut ke kalender,yakni Rabu (17/11). Pegawai yang menambah waktu liburnya setelah hari itu, pihaknya akan memberikan sanksi sesuai peraturan yang ada. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemkot Nielma Pallamba menambahkan, pengumuman resmi pemerintah pusat belum dikeluarkan mengenai percepatan libur nasional yang berhubungan dengan perayaan Idul Adha 1431 Hijriah.

Karena itu,pihaknya tetap mengikuti hari libur di kalender.Apalagi,pemerintah daerah tetap mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Menpan-RB dan Menag,mengenai pelaksanaan libur nasional. Karena itu,seluruh PNS di lingkup pemkot tetap diminta berkantor pada hari ini,meskipun sudah ada kabar bahwa jamaah haji sudah melakukan wukuf di Padang Arafah, Mekkah. “Kami tidak menyangka jamaah haji di Mekkah sudah melaksanakan wukuf pada Senin sore,” ujarnya saat dihubungi terpisah. Sementara itu, beberapa pegawai yang memutuskan tetap berlebaran hari ini,mengaku khawatir bila nanti mendapat sanksi karena tidak masuk kerja.

Para pegawai ini berharap ada kebijakan dari pimpinan. “Kami berharap ada kebijaksanaan dari pimpinan mengenai adanya PNS yang berlebaran pada Selasa,” kata salah seorang PNS Makassar yang tidak menginginkan namanya disebutkan. Staf Humas Pemkot Muhammad Hamzah menyatakan akan tetap masuk kerja hari ini, dengan alasan mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang baru menjalankan salat Idul Adha besok.Bagi dia, seorang pamong harus tunduk pada perintah atasan atau pemerintah.

“Kalau memang pemerintah menetapkan Lebaran pada Rabu, tentu kami harus ikuti.Karena itu, saya tetap akan masuk kerja besok (hari ini),”tandas dia.

“(Santunan) Rp 4 juta per korban tewas. Jika dalam satu keluarga ada dua korban tewas maka dua dikali Rp 4 juta begitu juga seterusnya,” kata Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri di Manokwari, Papua Barat, usai meninjau korban banjir di Wasior, Sabtu (9/10/2010).

Mensos mengatakan secara teknis belum bisa memastikan apakah santunan akan diberikan melalui pemerintah daerah atau secara langsung oleh pemerintah pusat. “Teknisnya nanti saja kita lihat perkembangannya, yang penting kita akan melakukan pendataan terlebih dahulu,” katanya.

Selain itu, ia menambahkan pemerintah akan menanggung seluruh biaya pengobatan bagi korban luka-luka. “Bukan hanya yang meninggal, pemerintah juga akan menanggung pengobatan korban yang luka-luka,” katanya.

Mensos datang ke Wasior bersama Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mewakili pemerintah pusat untuk meninjau langsung lokasi bencana. Berdasarkan hasil kunjungan tersebut diketahui bahwa jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang tersebut meningkat menjadi 124 orang, dan 123 orang masih dinyatakan hilang.

Agung Laksono mengakui kondisi Wasior pascabanjir sangat memprihatinkan dan dipenuhi bebatuan, kayu dan lumpur. Menurut dia, Wasior pada saat ini sangat membutuhkan alat berat untuk menyingkirkan endapan lumpur dan mencari korban hilang. Ia juga belum dapat memastikan kapan pencarian korban hilang akan dihentikan.

“Kondisi ini akan kita sampaikan kepada Presiden setelah kembali ke Jakarta, untuk dijadikan acuan bagi beliau yang rencananya juga akan mengunjungi Wasior,” kata Agung.